MAU PESAN TIKET? KLIK AJA

Kamis, 05 Agustus 2010

PULAU MENGKUDU DAN PULAU DANA BISA DICAPLOK AUSTRALIA




Pulau Mengkudu yang terletak nun jauh dari Pulau Sumba bagian timur serta Pulau Dana di sekitar Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa dicaplok Australia sebagai bagian dari teritorinya, karena di kedua pulau itu sudah ditempati oleh bule Australia.

Dalam konteks hukum laut internasional, sebuah wilayah atau kepulauan dapat menjadi bagian dari teritori sebuah negara jika dikelola secara efektif oleh warga negaranya, meski membutuhkan proses yang lama untuk memilikinya secara permanen.

"Jika kita lengah dalam menerapkan hukum nasional di perbatasan, tidak tertutup kemungkinan kedua pulau itu menjadi miliknya Australia. Eksistensi warga negara Australia di kedua pulau itu sudah menjadi bekal awal bagi mereka untuk mengusai pulau tersebut secara efektif," kata pengamat hukum laut internasional, DR Marnixon RC Willa SH.MHum

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengemukakan pandangannya tersebut berkaitan dengan keberadaan warga negara Australia di kedua pulau itu.

Sebelumnya, dalam dengar pendapat dengan Gabungan Komisi DPRD NTT, Komandan Korem (Danrem) 161/Wirasakti Kupang, Kol Inf APJ Noch Bola mengungkapkan bahwa warga negara Australia yang menghuni Pulau Mengkudu itu telah membangun sebuah resort untuk kebutuhan wisatawan asing.

Penduduk asli Pulau Sumba, kata dia, malah dilarang memasuki pulau tersebut setelah yang bersangkutan mengantongi surat izin tinggal dari seorang kepala suku di Pulau Sumba bagian timur.

Sementara di Pulau Dana, dekat Pulau Rote Ndao yang lebih menjorok ke Laut Timor, juga ditempati Mr David, seorang warga negara Australia setelah menikahi seorang gadis, anak kepala desa setempat.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi Perantara Perbatasan (Boorder Leaison Committe) NTT-Timor Timur, Ir MT Wayana Darmawa mengungkapkan, dari 566 pulau yang dimiliki NTT, tercatat 524 pulau di antaranya belum
berpenghuni atau tidak bertuan.

"Hanya 42 dari 566 pulau yang ada, yang sudah berpenghuni," katanya dan menambahkan bahwa dari 566 pulau yang ada, 246 pulau di antaranya sudah diberi nama, sedang 320 pulau sisanya belum bernama.

Ia menambahkan, pulau-pulau yang sudah bernama itu, tercatat lima pulau di antaranya berada di kawasan terluar Indonesia, yakni Pulau Batek dan Pulau Raijua di Kabupaten Kupang, Pulau Mengkudu dan Salura di Kabupaten Sumba Timur serta Pulau Dana di Kabupaten Rote Ndao.

HUKUM PERBATASAN

Marnixon Willa mengatakan, guna mempertahankan eksistensi pulau-pulau terluar sebagai bagian dari wilayah NKRI, sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan hukum nasional di perbatasan, berupa penetapan batas wilayah negara secara permanen dengan negara tetangga.

"Kita harus segera rundingkan batas wilayah laut, darat dan udara secara permanen dengan negara tetangga kita, seperti Australia dan Timor Timur. Jika pemerintah mengabaikan terus soal batas wilayah negara di selatan Indonesia maka tidak tertutup kemungkinan Pulau Mengkudu, Dana dan Pulau Batek jadi miliknya Australia dan Timtim," katanya.

Ia menjelaskan, eksistensi warga negara Australia di Pulau Mengkudu dan Pulau Dana itu merupakan investasi yang baik bagi mereka untuk menguasai dua pulau kecil itu secara efektif dan permanen.

"Jika kita tidak cegah dan meminta mereka tinggalkan pulau itu, maka berdasarkan ketentuan hukum internasional, pulau itu bisa menjadi bagian dari teritori Australia karena warga negaranya telah menguasai secara efektif wilayah tersebut," kata Marnixon.

Karena itu, menurut dia, agar kedua pulau itu tetap menjadi bagian dari pulau-pulau terluar di NTT maka pihak imigrasi segera mengambil tindakan keimigrasian untuk mendeportasi warga negara Australia yang ada di Pulau Mengkudu dan Pulau Dana, karena hanya mengantongi izin tinggal dari kepala suku setempat. (Antara)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar